JA Teline V - шаблон joomla Форекс

GIANYAR
Typography

GIANYAR-fajarbali.com | Dua desa adat antara Pakudui Kangin dan Pakudui Kawan akhirnya sepakat berdamai dan kembali menjadi satu desa adat. Pertemuan kedua desa adat ini dimediasi Bupati Gianyar Made Mahayastra bersama Forkominda Gianyar, Kepala Kesbanglinmas, MMDP, PHDI dan perwakilan dua desa adat, Pakudui Kangin dan Pakudui Kawan, Selasa (6/8).

Bupati Mahayastra menyebutkan persoalan dua desa adat harus selesai baik formal dan yuridis. “Tidak bisa selesai secara hukum saja, namun faktanya masih ada yang belum selesai,” terang Made Mahayastra. Dikatakannya lagi, dirinya sebagai orang nomor satu di Gianyar bertekad menyelesaikan persoalan tersebut, “Bahkan dalam pengambilan keputusan mengenai desa adat dan asset, saya siap sebagai mediator. Saya tidak ingin dalam pemerintahan saya, ada persoalan adat apalagi ada eksekusi bangunan,” tegas Mahayastra. Dijelaskan Mahayastra, secara hukum kedua desa adat dipaksa untuk kembali bersatu, sehingga kedua pihak harus saling mengalah dan tidak ada menang-menangan.

Bendesa Pakudui Kawan, Desa Kedisan, Tegalalang, Ketut Karma Wijaya menyebutkan Desa Adat Pakudui Kangin memisahkan diri sejak Tahun 2012. Saat itu menurut Karma Wijaya, sebanyak 45 KK warga memisahkan diri dengan membentuk Desa Adat Pakudui Kangin. Sedangkan 122 KK masih dalam naungan desa adat Pakudui Kawan.

“Ya, pertama kita selesaikan dulu persoalan hukum, soal asset dan eksekusi menurut putusan pengadilan, lalu persoalan bergabung kambali nanti kita bicarakan setelah proses eksekusi dan kami tentu melakukan paruman lagi,” terang Karma Wijaya.

Pihak Pakudui Kangin, berharap agar proses eksekusi lahan agar sesuai dengan apa yang menjadi putusan pengadilan. Oleh Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo menjelaskan eksekusi tanggal 8 Agustus nanti akan merujuk putusan Pengadilan Tinggi Bali. “Eksekusi akan merujuk putusan putusan pengadilan negeri,” jelas Wawan.

Bupati Mahayastra diakhir mediasi kedua desa adat menyebutkan kedua desa adat sepakat bersatu. “Setelah proses eksekusi, asset tersebut menjadi milik bersama. Persoalan bagaimana nanti pembagian hasil kelola asset, saya siap jadi mediator dan saya pastikan berada di pihak netral,” janji Mahayastra. Untuk penyatuan persoalan awig-awig dan yang berhubungan dengan desa adat akan melibatkan MMDP. (sar)