JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BANGLI
Typography

BANGLI-fajarbali.com | Rencana Bupati Bangli I Made Gianyar untuk menaikkan tarif retribusi pariwisata Kintamani menjadi Rp 50 ribu, mendapat penolakan keras dari para pelaku pariwisata di Kabupaten Bangli.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bangli, I Ketut Mardjana saat dikonfirmasi Rabu (17/7) dengan tegas menyatakan rencana untuk menaikkan retribusi pariwisata, sangat kontra produktif. “Kalau pandangan saya, rencana kenaikan tarif retribusi sangat kontra prokduktif. Tidak pas lah,” tegasnya.   

Menurutnya, tarif awal saja sudah tinggi. “Jangan sampai orang tidak mau datang kesini lagi dan justru beralih ke tempat lain. Terlebih ini jalan umum, kecuali ada fasilitas-fasilitas tertentu yang telah dibuat oleh Pemkab. Karena itu, saya di PHRI sangat tidak setuju,” bebernya. Kata dia, sebaliknya Pemkab Bangli diminta memberikan harga yang lebih murah agar tamu banyak datang untuk berbelanja sehingga masyarakat akan lebih makmur. “Apalagi infrastrukturnya belum memadai. Dengan tarif retribusi yang sekarang Rp 30 ribu saja, sudah banyak tamu yang keberatan. Apalagi dinaikkan lagi. Jadi beban bagi mereka. Kecuali ada spesifick resort tertentu, pungutin biaya tertentu akan jadi lebih pas. Nah ini kan jalan raya. Jangan sampai pariwisata di Bangli dibuat mahal banget, tidak sebanding dengan fasilitas yang ada,” bebernya.

Mardjana juga menilai, rencana Bupati menaikkan retribusi dengan membandingkan dengan kondisi di Tanah Lot, kurang tepat. Sebab, kata mantan Dirut PT POS ini, di Tanah Lot telah dibangun resort khusus. Dalam hal ini, harusnya Pemkab Bangli memberikan kemudahan-kemudahan agar orang bisa datang lebih banyak ke Kintamani. Imbasnya, wisatawan tentunya akan lebih banyak berbelanja kepada masyarakat sebagai wujud untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat pariwisata itu sendiri. Dengan demikian, sektor pertanian dan industry kerajinan diharapkan juga bisa berkembang. “Pemkab Bangli saat ini sebaiknya lebih focus melakukan pembinaan-pembinaan kepada para Pokdarwis agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Kalau pungutan diawal sudah dinaikkan, orang belum apa-apa pasti keberatan,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya menghimbau Bupati Bangli, kiranya kalau memungkinan bila perlu tidak ada pungutan sama sekali sehingga orang akan banyak datang. “Mereka yang datang itu, kita harapkan berbelanja ke masyarakat. “Selanjutnya, setelah masyarakatnya, pedagangnya sukses dan medapat untung baru dikenakan pajak. Itu lebih fear menurut saya,” jelasnya. Lebih lanjut terkait alasan Bupati kenaikan retribusi tersebut untuk mendongkrap PAD Bangli dan untuk melakukan penataan obyek wisata, kata Mardjana bisa dilakukan dengan terobosan lain, semisal mendorong investasi, dorong pembangunan infrastruktur supaya tumbuh pengusaha-pengusaha handal. “Nah pengusaha ini, yang nantinya bisa dipunguti PAD. Kan ada pajak jasa, nah itu yang ditingkatkan,” sebutnya. Sedangkan untuk menata obyek wisata, kata dia, bisa berjuang dengan memanfaatkan APBD Propinsi dan APBN.

Hal yang sama juga disampaikan, Sekretaris Asita Propinsi Bali I Putu Winastra. “Saya sudah melid ngomong. Asita sebenarnya tidak alergi dengan kenaikan. Tapi syaratnya, kenaikan itu harus disosialisasikan terlebih dahulu minimal setahun. Setidaknya ada fasilitas service yang didapatkan oleh wisatawan. Jangan hanya naik-naikin retribusi. Tapi fasilitas tidak diperbaiki, tidak ditingkatkan kan sama dengan bohong itu,” tegasnya.

Dengan kondisi saat ini, Asita menilai belum tepat waktu untuk menaikkan tarif retribusi sebelum ada peningkatan kualitas sarana dan prasarana di obyek itu sendiri terlebih dahulu. Menurut pria asal desa Undisan, Tembuku ini, kalau berbicara Penelokan, memang view poin sudah dibuat. “Namun untuk kenyamanan wisatawan, kan masih ada pedagang acung. Tempat parkir juga kurang memadai. Orang masih banyak parkir dipinggir jalan dan kondisi jalan paping depan Penelokan kan masih rusak itu, masih amburadul,” bebernya.

Sementara untuk dikawasan bawah, seperti di Toya Bungkah, kata Winastra, kondisi jalannya masih kecil sehingga perlu dilebarkan lagi. “Karena itu, untuk saat ini belum pas melakukan kenaikan retribusi. Sebaliknya jika sudah ada perbaikan dan peningkatan kualitas dan prasananya, silakan dinaikkan tidak masalah itu,” pungkasnya. (ard)