JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BANGLI
Typography

BANGLI-fajarbali.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli, terpaksa menunda pelaksanaan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih pemilu 2019 yang telah dijadwalkan, Rabu (03/07/2019).

Penyebabnya, lantaran sampai saat ini KPU belum menerima pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) berkenaan dengan permohonan perselisihan hasil pemilu yang dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Dampaknya, sejumlah persiapan yang sudah dilakukan seperti pemasangan tenda dan spanduk pengumuman terpaksa direncanakan dibongkar lagi.

Hal ini diakui, Ketua KPU Bangli, I Putu Gede Pertama Pujawan, SE saat dikonfirmasi kemarin. “Untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Kabupaten Bangli periode 2019-2024 yang merupakan hasil Pemilu 2019 terpaksa kita tunda. Walaupun, surat undang, persiapan lain seperti konsumsi dan persiapan tempat sudah siap seratus persen,” tegasnya.

Kata Pujawan, pembatalan pleno tersebut terpaksa dilakukan mengingat sampai saat ini belum ada surat pemberitahuan Pencatatan Perselisihan Pemilu oleh MK ke dalam BRPK kepada KPU RI. “Sebelum kita putuskan penundaan itu, kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan kami di KPU Propinsi Bali. Yang mana, pimpinan memberikan petunjuk dan arahan bahwa sampai malam kemarin, bahkan sampai tadi pagi memang belum ada surat pemberitahuan yang diterima KPU RI,” jelasnya.

Sebab, dalam pembuatan Berita Acara maupun penetapan SK, harus merujuk dari register MK tersebut. “Maka dari itu, kami putuskan pleno yang sedianya hari ini dilaksanakan, terpaka kami tunda dalam batas waktu yang belum bisa kami tentukan, hingga nanti ada surat pemberitahuan yang diterima KPU RI dari MK,” bebernya.

Karena itu, persiapan yang sudah dilakukan seperti  pemasangan tenda, kursi direncanakan akan dilakukan pembongkaran sore ini. Disebutkan juga, penundaan pleno ini, tidak hanya terjadi di KPU Bangli. Kata mantan wartawan ini, ada 4 Kabupaten selain Bangli yang juga terpaksa melakukan penundaan pada hari yang sama. Yakni, Klungkung, Tabanan, Badung dan Jembrana.

“Setelah kita putuskan semalam bahwa pleno ditunda, kami telah menyebar surat permakluman penundaan ini sejak semalam dan tadi pagi juga kita sudah keliling, termasuk sudah kita share juga via WA,” jelasnya.

Tindak lanjut dari ini, Pujawan mengaku masih akan terus berkoordinasi dengan pimpinan KPU atasannya. “Hari ini pimpinan kami KPU Propinsi juga masih ada di KPU RI. Mudah-mudahan itu bisa segera kami lakukan. Sebab, sesuai dengan PKPU tahapan No 10 tahun 2019. KPU Kabupaten Kota yang tidak ada perselisihan hasil Pemilu seharusnya telah melakukan penetapan paling lama 3 hari sejak MK mencatatkan dalam BRPK,” sebutnya. Yang mana, disebutkan,, MK sendiri telah melakukan pencatatan dalam BRBK pada tanggal 1 Juli lalu sehingga pihaknya punya waktu sampai tanggal 4 Juli besok, untuk bisa melakukan penetapan. Hanya saja, bukti pemberitahuan MK telah mencatatkan tanggal tersebut, terkait wilayah-wilayah mana saja yang sudah bisa ditetapkan belum disampaikan ke DPR RI.

Kalau semisal sampai batas waktu tersebut belum juga ada kejelasan, kata Pujawan, pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan KPU Bali, termasuk dengan Bawaslu seperti apa regulasi untuk penepan tersebut.  “Mudah-mudahan nanti ada arahan lebih lanjut dari pimpinan. Kami di kabupaten siap kapan saja untuk menetapkan,” pungkasnya. (ard)