BANGLI
Typography

BANGLI-fajarbali.com | Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bangli tercatat sebanyak 8.506 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut terungkap saat Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, menyerahkan bantuan tersebut pada acara Edukasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai kepada KPM dan pendamping PKH, di Ruang Visual, Museum Batur Unesco Global Geopark, Kintamani, Rabu (19/6).

Acara itu, juga disaksikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Teguh Setiadi, Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusra Raden Handi, Kepala Cabang Bank BTN Denpasar Ibu Yasmin, Kadis Sosial Kabupaten Bangli Nengah Sukarta dan pimpinan OPD terkait dilingkungan Pemkab Bangli.

Pada kesempatan itu, Deputi Kepala Perwakilan  Bank Indonesia Provinsi Bali  Teguh Setiadi mengatakan tujuan diadakan edukasi ini adalah untuk mengenalkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan keuangan inklusif serta pegetahuan terhadap mekanisme penyaluran bansos non tunai, produk uang elektronik dan agen bank. Harapannya, untuk mengubah prilaku penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan PKH terhadap produk dan jasa layanan perbankan untuk mensejahetarakan mereka.

“Selama ini kan masih banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan termasuk kelompok penerima manfaat ini. Jadi dengan edukasi ini kita harap mereka berani memanfaatkan layanan bank untuk melakukan membuka usaha yang nanti bisa meningkatkan taraf hidup mereka,”katanya.

Lanjut dia, dengan  penyaluran bantuan non tunai juga menjamin kalau bantuan bisa tepat sasaran dan cepat sampai ke tujuan (KPM). Sebab, selama ini saat bantuan berupa beras miskin dan berubah menjadi rastra, dinilai masih rawan terjadi kecurangan. “Dalam non tunai ini kita juga minta institusi terkait seperti satgas serta pihak kepolisian untuk tetap melakukan pengawasan,”ujar Teguh Setiadi. 

Sementara Sekda Giri Putra mengatakan, kemiskinan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang mengakibatkan dampak resiko sosial yang sangat kompleks, sehingga harus ditangani bersama. Menurutnya, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satunya, melalui program bantuan sosial pangan yang pelaksanaanya terus disempurnakan. Mulai dari bantuan Beras Miskin (Raskin), kemudian berubah menjadi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan sekarang menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Menurut Sekda Giri Putra, bantuan sosial pangan baik berupa Raskin, Bansos Rastra maupun BPNT, semuanya bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok yang menjadi hak dasarnya. “Sedangkan tujuan utama dari pemberian BPNT adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan memberikan gizi yang seimbang kepada KPM, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, serta meningkatkan transaksi non tunai dalam mendukung gerakan nasional non tunai,” ungkapnya.

Sambung Sekda Giri Putra, ketika Raskin menimbulkan polemik, seperti adanya biaya tebus untuk memperoleh Raskin, sulit menentukan penerima sehingga ada yang dibagi rata atau dibagi secara bergilir. Bahkan yang paling kotroversial, bantuan Raskin dijadikan sebagai pakan ternak dengan alasan kualitas beras yang jelek. Namun sekarang, melalui program BPNT, masyarakat tidak lagi menerima beras secara langsung, tetapi KPM diberikan semacam kartu ATM yang bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan berupa beras dan telor di tempat-tempat yang telah ditentukan.

“Sekarang melalui program BPNT, masyarakat penerima bantuan pangan sosial, tidak perlu takut lagi dapat beras yang tidak bagus. Dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sekarang mereka bisa berbelanja sendiri kebutuhan pokok beras dan telur di tempat-tempat yang telah ditentukan,” terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli Nengah Sukarta mengatakan, besaran bantuan yang didapat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) adalah rata-rata lebih dari Rp 2 juta/tahun, dengan jumlah maksimal mencapai Rp 9,75 juta rupiah/tahun. Jelas dia, besaran bantuan PHK yang diterima masyarakat satu dengan lainnya tidak sama, karena ada lima komponen yang menentukan besaran bantuan yang diterima, seperti keberadaan ibu hamil, balita, anak sekolah SD-SMA, disabilitas dan lansia. Sedangkan besaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Rp110 ribu/bulan yang bisa dimanfaatkan untuk membeli beras maupun telor di E-Warung, maupun tempat-tempat yang sudah ditentukan.

“Kita telah menyiapkan 10 E-Warung untuk melayani penerima BPNT. Masing-masing E-Warung ini, bisa melayani lebih dari 250 penerima PKH,”tegasnya. Selain E-Warung, disebutklan, pihaknya sudah kerja sama dengan Bulog sebagai agensi untuk memenuhi kebutuhan E-Warung. (ard)