JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BANGLI
Typography

BANGLI-fajarbali.com | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Kabupaten Bangli nyatanya belum efektif untuk meminimalisir penyebaran pandemic covid-19. Terbukti kasus warga Bangli yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 justru meningkat tajam.

Berdasarkan catatan Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangli, pada Bulan Januari total kasus terkonfirmasi positif covid-19 tercatat sebanyak 355 kasus. Sedangkan pada bulan Februari,  total kasus terkonfirmasi positif naik mencapai angka 426 kasus. Meski demikian, PPKM di Bangli tetap diperpanjang.

Hal ini diakui Humas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Bangli, I Wayan Dirgayusa saat dikonfirmasi, Selasa (23/2/2021). Dirgayusa menyebutkan, dari segi zona desa, pasca PPKM yang pertama, memang sejumlah wilayah mengalami penurunan zona. Terbukti dari total 9 zona merah, kini tinggal 7 zona merah.

Sementara zona oranye, dari semula dua desa, kini meningkat menjadi enam desa. “Beberapa desa yang sebelumnya zona merah dan kini turun menjadi zona oranye, antara lain Desa Tamanbali, Kelurahan Kubu, Kelurahan Bebalang, termasuk Desa Awan, Kintamani. Sementara Desa Kintamani dari yang semula zona merah kini menjadi zona kuning,” ungkap Mantan Camat Kintamani ini.

 

Dilain sisi, lanjut Dirgayusa, ada juga desa yang zonanya naik. Seperti Kelurahan Cempaga yang semula zona kuning kini zona merah. Begitu pula Desa Jehem, Tembuku dan Desa Pengiangan, Susut yang semula zona kuning, kini menjadi zona merah.

“Memang dilihat dari zona terjadi penurunan. Namun dari sisi jumlah kasusnya, jika dibandingkan antara bulan Januari dan Februari secara statistic jumlahnya malah naik,” akunya. Atas realitas tersebut, Dirgayusa belum bisa menganalisa penyebab peningkatan kasus tersebut ditengah penerapan PPKM mikro ini. “Saya hanya baru bisa mengelola data berdasarkan perkembangan kasus saja. Jadi analisanya apa yang menyebabkan, kita belum menerima informasinya dari tim pengawas termasuk dari satgas desa,” ucapnya.

Meski demikian, secara kasat mata berdasarkan perkembangan kasus ini, pihaknya tak menampik dalam pelaksanaan PPKM di Bangli kurang efektif. Terutama segi pengawasan, khususnya dari Satgas Kabupaten. Sehingga pelaksanaannya berdasarkan Inmendagri masih belum dilaksanakan secara maksimal. Seperti penjagaan di perbatasan zona merah, penutupan atas wilayah-wilayah zona merah, dan sebagainya. 

“Sesuai Inmendagri, pengawasannya menggunakan pola supervisor. Jadi dari desa diawasi oleh Kecamatan, dan Kabupaten. Inilah yang belum dilakukan pada PPKM pertama, dan ini yang akan kita pertegas di PPKM kedua ini,” sebutnya.

 

Dalam hal ini, lanjut Dirgayusa, koordinasi Satgas Kabupaten belum optimal. “Kita di Bangli perlu mempertegas dan memperjelas lagi tugas-tugas dan schedule di masing-masing wilayah terhadap semua satuan gugus tugas. Disamping juga penegasan pada gugus tugas agar melaksanakan tugasnya secara maksimal,” tandasnya. Dalam hal ini, pihaknya kembali mewanti-wanti masyarakat agar tetap disiplin menjalankan semua anjuran pemerintah dan disiplin menerapkan Prokes secara ketat untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain.

 

Tindak lanjut dari itu, Pelaksana Tugas Harian (Plh) Bupati Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk memperpanjang PPKM yang mulai berlaku sejak tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2021. SE Bupati Bangli No.360/301/BPBD  tentang perpanjangan PPKM itu, memperhatikan dua poin. Diantaranya masih tingginya kasus penularan Covid-19 yang ditandai dengan peningkatan kasus harian, serta perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, bagi warga Bali dan Bangli pada khususnya. 

 

Menurut Dirgayusa, secara umum SE Perpanjangan PPKM ini sama dengan SE Bupati No. 360/294/BPBD yang berlaku tanggal 9 hingga 22 Februari. Mulai dari ketentuan work from home (WFH) bagi pegawai yang bertempat tinggal diluar Kabupaten, pembatasan tempat kerja maksimal 50 persen, maupun pembelajaran secara daring. Begitupun dengan jam operasional di rumah makan, warung, hingga pusat perbelanjaan diatur tetap sampai jam 21.00 wita.

Termasuk jam operasional pasar tradisional tetap sampai jam 14.00 wita. Kendati demikian, pada SE terbaru memiliki poin tambahan diantaranya, imbauan kepada Camat se-Bangli agar membentuk Pos Komando (Posko) gotong royong pencegahan Covid-19 Kecamatan, yang dipimpin oleh Camat untuk supervisi dan pelaporan tingkat desa/kelurahan pada Satgas Kabupaten. “Selain itu himbauan kepada para Perbekel / Lurah juga lebih dijabarkan lagi,” ungkapnya.

 

Lanjut Dirgayusa, penjabarannya ada tiga poin. Yakni, mulai dari pembentukan satgas gotong royong penanganan Covid-19 berbasis desa adat dengan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi yang diatur dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali,” sebutnya.

Dimana, sebelum Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat terbentuk, pelaksanaan PPKM berbasis Desa/Kelurahan ditangani oleh Relawan Desa/Kelurahan dan Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali serta mengaktitkan Pos Komando (Posko) Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali, sebagai wadah aktivitas Gotong Royong. (ard)