JA Teline V - шаблон joomla Форекс

TABANAN
Typography
TABANAN - fajarbali.com | Peran Media sebagai salah satu bagian masyarakat yang memiliki kewajiban salah satunya adalah untuk  mengontrol kinerja pemerintah diera keterbukaan informasi publik seperti saat ini akan dapat memberikan dampak yang positif didalam menentukan kebijakan.




Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf Toni Sri Hartanto memandang perlu untuk secara rutin mengadakan Kegiatan Coffe Morning atau duduk bersama dengan insan pers dalam rangka mendengar masukan-masukan dari para penulis jurnalistik ini atau profesi wartawan seperti yang dilaksanakan pada kegiatan Coffe Morning Dandim 1619/Tabanan bersama insan pers di Tabanan yaitu Pewarta (Persatuan Wartawan Tabanan), pada Kamis (8/10/2020).




Dandim Tabanan dalam sambutannya, sangat mengapresiasi acara coffe morning sebagai ajang silahturahmi menjalin persahabatan dan keakraban antara Kodim 1619/Tabanan, dengan insan pers yang telah berlangsung sejak lama. "Saya berharap, komunikasi antara Pewarta dengan Kodim akan terjalin dengan baik dalam pengabdian terhadap Bangsa dan Negara khususnya Bali dan Tabanan sesuai dengan profesi dan kemampuan kita masing-masing," tuturnya Toni.




Lanjutnya Toni menjelaskan, dimasa Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan ini dihitung sejak Februari, pemerintah baik pusat dan daerah beserta aparat TNI, Polri dan Instansi terkait juga seluruh komponen masyarakat telah melakukan berbagai upaya, untuk membendung penyebaran covid-19 namun tidak dapat dihindari juga wilayah kita Tabanan harus menerima kenyataan bahwa Tabanan merupakan wilayah yang sempat berstatus zona merah penyebaran Covid-19.




"Sesuai Inpres no 6, kemudian dikeluarkannya Pergub Bali no 46 dan juga Perbup Tabanan no 44 tahun 2020 yang semuanya menyebutkan keterlibatan TNI dalam rangka Pendisiplinan masyarakat, dengan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Virus Covid-19 diera tatanan kehidupan baru, yang mana dalam pelaksanaannya TNI memback up Pemda dan Polri untuk Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ini," jelasnya. (kdp).