JA Teline V - шаблон joomla Форекс

PILGUB BALI 2018
Typography

SINGARAJA-fajarbali.com | Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali yang berlangsung 27 Juni 2018, di Buleleng calon gubernur paslon satu KBS-ACE masih mengungguli pasangan calon nomor urut dua Mantra-Kertha dalam rekap dan persentase perolehan suara sementara di Kabupaten Buleleng.

Paslon nomor urut 1 KBS-ACE berhasil meraup suara sebesar 221.269 suara diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng sedangkan paslon nomor urut 2 berhasil mendulang suara sebesar 98.959 suara serta untuk suara tidak sah mencapai 4.776 suara.

 

Dari data yang berhasil dikumpulkan, Kamis (28/6/2018) siang dari Sembilan kecamatan, KBS-ACE kalah di 123 TPS dari jumlah 1.088 TPS yang tersebar di Kabupaten Buleleng. Dari jumlah TPS tempat kekalahan KBS-ACE yakni di Kecamatan Buleleng sebanyak 19 TPS, Kecamatan Sawan 13 TPS, Sukasada 15 TPS, Kecamatan Banjar sebanyak 22 TPS, Gerokgak 23 TPS, Busungbiu 8 TPS, Seririt 10 TPS, Kubutambahan 8 TPS dan Kecamatan Tejekula KBS-ACE kalah di 5 TPS namun KBS-ACE berhasil mengungguli rivalnya di Sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng.

Ketua pemenangan KBS-ACE Gede Supriatna saat dikonfirmasi terpisah mengaku pihaknya merasa bangga dengan seluruh masyarakat Buleleng dan Bali pada khususnya telah memberikan pilihan kepada KBS-ACE.

”Ya yang perlu kita omongkan kan hanya terimakasih. Saya sebagai Ketua tim pemenangan sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayai terhadap KBS-ACE sebagai Gubernur Bali meskipun baru dalam perhitungan sementara dan kami juga ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran partai yang telah bekerja keras dalam memenangkan KBS-ACE,” singkat Supriatna.

 

 

Pelaksanaan Pilgub Bali dinilai sangat aman dan lancar. Hal tersebut dilihat dari tingkat pelanggaran dalam pelaksanaan Pilgub dari tingkat pencoblosan hingga proses pungut hitung yang dilakukan di masing-masing TPS.

”Dari sisi pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada laporan dari masyarakat bahwa ada pelanggaran baik pelanggaran pemilu, administrasi maupun etik. Dan bahkan kami dalam melakukan pengawasan di lapangan tidak menemukan pelanggaran yang terjadi,” katanya.

Hal itu lanjut Ariani, dikarenakan tingkat pengawasan baik dari pihak panwas serta peran keikutsertaan masyarakat sangat tinggi.”Tidak ada pelanggaran, karena tingkat pengawasan yang dilakukan pihak panwas dan peran keikutsertaan masyarakat sangat tinggi. Hal itu yang mengakibatkan kecilnya terjadi pelanggaran,” tambah Ariani. Bahkan Ariani berpesan bila nantinya terjadi pelanggaran yang diketahui dapat dilaporkan selambat-lambatnya tuju hari dihitung dari pelaksanaan proses hitung.

 

 

”Kami juga harapkan apabila nantinya ada pelanggaran, kami sarankan kepada masyarakat agar melaporkan kepada Panwas paling lambat tujuh hari terhitung dari proses hitung suara,” tambahnya. (ags)