JA Teline V - шаблон joomla Форекс

DENPASAR

DENPASAR-Fajar Bali | Gubernur Bali Made Mangku Pastika mempersilahkan DPRD Bali melakukan pengkajian ulang anggaran Pilgub Bali 2018 mendatang. Hal ini dirinya sampaikan seusai mengikuti Sidang Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur Terhadap Raperda Tentang Amggaran Tahun 2018. "Ya tadi saya bilang, silahkan dibahas kembali," ujarnya, Selasa (24/10).

Menurutnya, jika dilihat dari rincian kegiatan yang disampaikan oleh KPU, anggaran bisa diturunkan. Terlebih, luas Bali tidak begitu besar. Jadi, seharusnya anggaran bisa ditekan lagi.

"Kalau yang saya pelajari, dari rincian kegiatan harusnya bisa diturunkan. Misalkan, anggaran honorarium dari Pokja. Yang dikerjakan apa, terus jangkauan kita kan kecil, Pulanya kecil. Biaya perjalanan misalkan, bisa berpuluh kali, mau ngapain?," terangnya.

Mengenai penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pastika menilai jika hal tersebut masih bisa dirubah. "Ya gak apa-apa, lha wong Undang-Undang Dasar aja bisa dirubah kok. Masa' sekedar NPHD gak bisa diganti," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengatakan, sesuai dengan mekanismenya, pihaknya akan berkoordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terkait berapa dana yang akan dianggarakan untuk Pilgub Bali. "Kesepakatan dewan berapa nanti yang akan dialokasikan. Kalau kita yang manggil KPU, pasti dia akan bertahan kan. Makanya kita akan koordinasikan dulu," tandasnya.

Dirinya memastikan, jika anggaran Pilgub Bali nantinya akan dikurangi. Namun, tak diketahui pos mana saja yang akan dilakukan pemangkasan. "Yang jelas, akan dikurangi," tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi I Nyoman Adnyana.

Politisi PDIP ini menjelaskan, ada beberapa pos yang memang tak bisa dikurangi. Seperti, anggaran Kertas Suara, Saksi TPS, KPPS, Panitia Pengawas Kecamatan (PPK). Sedangkan, yang kemungkinan bisa dipangkas yakni sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek), Perjalanan Dinas Luar, Sarahsehan, dan Seminar. "Bisa itu (dipangkas)," akunya.

Dirinya menyarankan, agar KPU bisa memanfaatkan Badan Diklat milik Pemprov Bali yang ada di Jalan Hayam Wuruk Denpasar. "Kalau Bawaslu, saya lihat itu sewa gedung bisa sampai Rp. 5 Millyar. Harusnya pinjam aja ke Gubernur," terangnya.

Bahkan, anggaran Pilgub yang sebelumnya telah dianggarkan sebanyak Rp. 229 Milyar kemungkinan bisa dipangkas sekitar Rp. 100 Milyar. Jadi, hanya sekitar Rp. 129 Milyar. "Ya mendekati itulah. Saya ada pembanding primer ini, di Bali ada di luar ada," pungkasnya. W-011