JA Teline V - шаблон joomla Форекс

EKONOMI

DENPASAR-Fajar Bali | Terkait dengan diwajibkannya pelanggan/pemakai kartu SIM prabayar seluler melakukan registrasi data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), mulai 31 Oktober 2017, Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali I Putu Armaya. SH, memberikan beberapa point pendapatnya.

"Pemerintah harus menjamin bahwa data pribadi milik konsumen tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin konsumen sebagai pemilik data pribadi," katanya.

Menurutnya, pendataan ulang harus melalui proses komunikasi dan sosialisasi yang benar-benar sampai ke konsumen. Jangan sampai penutupan akses nomor seluler konsumen hanya karena konsumen tidak tahu informasi peraturan tersebut, sosialisasi agar lebih gencar.

Upaya pendaftaran ulang ini dikhawatirkan tidak akan mampu sebagai upaya pengendalian baik dari sisi jumlah nomor seluler dan atau penyalahgunaan nomor seluler. Misalnya disalahgunakan untuk kepentingan kriminalitas. Sebab konsumen masih diberikan akses untuk memiliki nomor seluler yang sangat banyak, karena setiap konsumen masih berhak memiliki 3 (tiga) nomor seluler dari masing-maaing operator.

"Artinya konsumen masih berhak mempunyai 18 nomor seluler dari total enam operator yang ada," jelasnya. 

Maraknya jumlah nomor seluler yang ada di Indonesia yang mencapai 350 jutaan, lebih dikarenakan aspek promosi dan perang tarif dari operator seluler.

Lebih lanjut, Armaya menuturkan, Konsumen terjebak dengan promosi dan perang tarif yang sangat menyesatkan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan penertiban dari sisi hulu, yakni menertibkan perang tarif dan promosi yang menyesatkan konsumen tersebut.

"Bukan hanya melakukan upaya penertiban dan pengendalian dengan cara pendataan ulang saja," pungkasnya. (dj)